Mungkin karena sudah terlalu akut penyakit korupsi ini membudaya, pemberantasannya di negeri ini masih belum juga membuahkan hasil secara signifikan. Korupsi masih tampak menjamur di berbagai institusi pelayanan publik. Selesai satu perkara, muncul sejumlah perkara baru.

Seolah pintu itu tidak pernah tertutup untuk memberikan kesempatan kepada lembaga pemberantas korupsi untuk sekedar sejenak beristirahat. Media massa pun tampak tidak pernah lelah memberitakan berbagai kasus korupsi yang terjadi.

Masyarakat hanya bisa beristighfar sambil sesekali mengelus dada. ”Astaghfirullah, kapan korupsi ini akan berakhir”, gumam seorang pengemudi angkutan umum suatu ketika di sebuah warung nasi. Nafsu makannya menurun, karena bersamaan dengan aliran makanan memasuki rongga mulut, televisi yang tersedia di warung itu tengah gencar memberitakan kasus penangkapan seorang pejabat karena diduga terjerat kasus korupsi.

Yang lebih membuat marah masyarakat lagi adalah karena berkali-kali koran dan televisi mengungkap kasus korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya justru menjadi teladan kebajikan. Lihatlah, berapa banyak jajaran yang mulia anggota Dewan Perwakilan Rakyat ikut meramaikan lembaga pemasyarakatan. Sejumlah gubernur, bupati dan walikota ikut dalam daftar orang-orang yang berperkara dengan korupsi. Mereka seharusnya menjadi panutan bagi masyarakatnya. Tapi mereka terbukti tidak sanggup melakukannya.

Dalam maknanya sebagai tindak penyalahgunaan wewenang, korupsi selalu menggoda orang-orang yang memiliki dan memainkan wewenang. Godaan seperti ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Dalam sejarah manusia, potensi penyalahgunaan wewenang sudah tumbuh subur sejak manusia berkeinginan memiliki kekuasaan. Tidak berlebihan jika kemudian muncul ungkapan ”power tends to corrupt”. Dan mungkin itulah watak kekuasaan. Jika tidak pandai memeliharanya, siapapun yang terlibat dengan kekuasaan, ia akan menjadi sasaran utama godaan penyalahgunaan wewenang.

Korupsi kemudian tumbuh di tengah padang kekuasaan. Dalam keadaan gersang sekalipun, godaan korupsi dapat saja hidup dan berkembang. Lebih-lebih jika kekuasaan sudah dipandang sebagai fasilitas untuk memperkaya diri, dan bukan untuk dijadikan lahan tempat mengabdi. Dan lebih celaka lagi, tidak sedikit struktur kekuasaan yang sengaja ataupun tidak sengaja dibangun untuk memberikan kesempatan tumbuhnya tindak penyalahgunaan wewenang. Seperti kekuasaan yang dibangun di atas komitmen untuk saling mengamankan, atau kekuasaan yang dipelihara dalam suasana saling menguntungkan. Ibarat ladang koalisi yang dibangun atas dasar kepentingan politik, umumnya dapat membuka lahan tindak penyalahgunaan wewenang. Ladang seperti inilah yang biasanya akan berbuah korupsi.
Dalam kondisi kekuasaan seperti ini, kekuatan reformasi pun sulit berhasil menembus dinding korupsi. Reformasi bahkan akan menjadi bulan-bulanan birokrasi. Atas nama reformasi sesuatu struktur birokrasi dapat saja dirancang untuk tetap apik memelihara ketidakjujuran, sekaligus menyembunyikan hasrat untuk melanggengkan kekuasaan. Akhirnya, agenda pemberantasan korupsi akan selalu berhadapan dengan tradisi ”tawar-menawar” untuk saling menguntungkan.

Pemberantasan korupsi dalam tradisi kekuasaan seperti ini merupakan produk politik yang paling menarik untuk dijual. Laku ataupun tidak laku. Ketika awal kelahiran reformasi, pemberantasan korupsi menjadi barang yang paling laris dijual sehingga sanggup menyentuh lapisan masyarakat manapun. Maklum, tahun-tahun sebelumnya, korupsi merupakan barang mewah yang tidak setiap orang dapat membelinya. Lalu berkat sepak terjang reformasi, korupsi berubah menjadi buah bibir orang-orang yang tinggal di negeri ini. Kini, setelah reformasi kurang lebih berusia sepuluh tahun, hasrat para pembeli mulai menurun drastis.

Korupsi kemudian tumbuh kembali bak jamur di musim hujan. Maju terus melenggang melewati minat masyarakat yang semakin lelah. Sesekali isu ini muncul mewarnai media ketika ia menyentuh lapisan kekuasaan yang dipandang sensitif. Ketika menyentuh seorang anggota DPR, korupsi menjadi pemandangan rusaknya moralitas para wakil rakyat. Ketika menimpa seorang penegak hukum, korupsi telah menambah pesimisme masyarakat. Bahkan tidak jarang korupsi justru terjadi dalam proses pemberantasan korupsi. Hilanglah optimisme untuk memiliki tatanan yang lebih adil dan bersih.

Dalam kondisi carut marutnya pemberantasan korupsi, dapat saja tumbuh koruptor baru dalam jumlah yang tak terhingga. Lihatlah ketika seorang pelayan publik terjerat kasus korupsi. Jumlahnya tidak besar. Lalu dia diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sejumlah aparat penegak hukum pun ikut terlibat dalam proses itu. Seorang pelayan publik itu kaget. Dia harus mengeluarkan berbagai biaya ”siluman” yang tidak jelas aturan mainnya. Dari tahap yang satu menuju tahap berikutnya, selalu ada tawar menawar. Harganya pun bisa melebihi angka yang telah mengantarkan dirinya memasuki proses yang sangat melelahkan itu.

Sambil bertaubat meminta ampun atas kesalahannya, pelayan publik yang nasibnya semakin tidak menentu itu berguman pelan, ”Dalam proses pemberantasan korupsi seperti ini, hilangnya seorang koruptor merupakan lahan tumbuhnya sejumlah koruptor baru. Gugur satu tumbuh seribu.” Dia semakin merasa bersalah. Karena kehadirannya bukan saja telah merugikan publik, tapi juga telah ikut menyuburkan tumbuhnya koruptor-koruptor baru.

Mungkin karena peluang seperti inilah, fungsi preventif ajaran agama telah digariskan jauh sebelum umat manusia terlanjur terjerumus. Sejak awal agama telah menyatakan bahwa sogok-menyogok itu haram. Baik penyogok maupun yang disogok sama-sama merupakan pelaku perbuatan dosa. Keduanya berbuat untuk saling membuka peluang untuk melanggar aturan. Mereka akan menjadi pupuk tumbuh suburnya tindak korupsi. Ibarat pohon yang akarnya semakin kuat, daunnya semakin subur.

Comments (0) >>

Write comment

Name

Email

Website

Title

Comment

Write the displayed characters

Add Comment